Ketentuan Terbaru Penyelenggaraan Program Jamina Kehilangan Pekerjaan (JKP)​

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dirancang untuk memberikan rasa aman bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini menjadi bagian penting dari sistem jaminan sosial nasional, dengan tujuan utama menjaga daya beli dan keberlanjutan hidup pekerja yang terdampak PHK, sambil memfasilitasi mereka kembali ke dunia kerja melalui pelatihan dan akses informasi pasar kerja.

Seiring perkembangan dinamika ketenagakerjaan dan kebutuhan akan perlindungan yang lebih adaptif dan responsif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Kedua regulasi ini membawa sejumlah pembaruan penting, baik dari segi persyaratan kepesertaan, skema manfaat, pembiayaan, maupun prosedur administrasi. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program JKP agar lebih efektif, efisien, serta menjangkau lebih banyak pekerja yang membutuhkan.

Pelatihan ini disusun sebagai respons atas kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di kalangan pekerja, pengusaha, pengelola jaminan sosial, maupun pemangku kepentingan lainnya, agar dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan terbaru secara tepat. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategis dalam memperkuat sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan nasional.